www.metrosuara.id – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengungkapkan keprihatinannya terkait penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Ia merasa bahwa asas praduga tak bersalah seolah tidak dihargai dalam praktik hukum saat ini, menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Beliau mengacu pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang dinilai keliru. Pihaknya menilai bahwa penyebutan dan terminologi yang digunakan dalam penegakan hukum perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Sebagai orang awam, saya merasa perlu belajar banyak agar bisa memahami situasi ini lebih baik. Penjelasan yang lebih mendalam tentang OTT sangat dibutuhkan,” jelas Paloh di sebuah acara di Makassar.
Pentingnya Memahami Terminologi Penegakan Hukum di Indonesia
Paloh menekankan bahwa OTT merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum yang harus ditangani dengan bijak. Namun, dia mempertanyakan relevansi terminologi tersebut jika melibatkan pelanggaran hukum yang terjadi di lokasi berbeda, seperti kasus antara Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
“Jika satu pihak melanggar di satu provinsi sementara yang lain terlibat di provinsi lain, kita perlu memikirkan kembali istilah OTT ini. Bisa dikatakan bahwa terminologi yang ada cenderung tidak tepat dan menyesatkan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten. Paloh merasa bahwa tidak perlu ada drama dalam proses penegakan hukum, melainkan harus berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.
Perspektif Mengenai Drama dalam Penegakan Hukum
Surya Paloh mengatakan bahwa penegakan hukum yang emosional cenderung menghadirkan masalah baru. Dia mengingatkan bahwa prosedur hukum perlu dilakukan tanpa menimbulkan sensasi yang berlebihan di media.
“Penegakan hukum harus dilakukan dengan murni, tanpa mengutamakan drama. Hal ini dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat tentang proses hukum kita,” tambahnya. Partai NasDem menilai pentingnya merespons penegakan hukum dengan serius dan profesional.
Dia juga menyoroti bahwa harapan untuk mendapatkan amnesti setelah pelanggaran hukum tidaklah baik. Hal ini menciptakan kekacauan di sistem peradilan yang seharusnya berjalan adil dan transparan.
Kritik Terhadap Operasi Tangkap Tangan KPK
Paloh mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap narasi seputar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap beberapa pihak. Beliau menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan lebih bijak dan tidak terburu-buru.
“Lagipula, apakah dalam kasus ini ada unsur keadilan yang benar-benar terpenuhi? Praduga tak bersalah seharusnya tetap diterapkan di negeri ini,” tuturnya dengan tegas.
Dia berharap agar para penegak hukum lebih memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, sehingga masyarakat bisa lebih mempercayai proses hukum yang ada.
Sementara itu, Ahmad Sahroni sebagai Bendahara Umum DPP Partai NasDem mengungkapkan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh KPK. Menurutnya, semua tindakan hukum yang relevan merupakan langkah yang tepat untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia.
“Kami mempersilakan KPK untuk melakukan investigasi dan penindakan, dan kami akan selalu mendukung langkah-langkah yang positif,” katanya. Hal ini menunjukkan komitmen Partai NasDem dalam mendukung penegakan hukum yang berintegritas.
Pada akhirnya, kedua pemimpin partai ini sepakat bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara profesional dan mengutamakan keadilan. Mereka berharap adanya perbaikan dalam proses hukum agar kepercayaan masyarakat dapat pulih kembali. Penegakan hukum yang baik adalah kunci untuk menuju masyarakat yang lebih adil dan transparan dalam segala aspek kehidupannya.
