www.metrosuara.id – Mantan Komisaris Ancol, Geizs Chalifah, baru-baru ini menyampaikan kritik tajam mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Immanuel Ebenezer, yang dikenal juga sebagai Noel. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut lebih merupakan upaya untuk menarik perhatian publik daripada tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi.
Geizs menggambarkan OTT ini sebagai sebuah drama yang mirip sinetron dangdut. Menurutnya, KPK seakan ingin memamerkan keberhasilan besar, meskipun ia yakin bahwa hal itu tidak memiliki substansi yang kuat.
“Sinetron Dangdut Ala KPK. KPK Lagi Pansos,” tulis Geizs dalam sebuah unggahan di media sosialnya. Dengan nada skeptis, ia menyatakan bahwa masalah korupsi di Indonesia masih sangat mendalam dan kompleks.
Meski tidak membela Noel, Geizs mengingatkan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Dia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan, yang harus menentukan kebenaran dari tuduhan yang ada.
Geizs menegaskan, “Gue bukan lagi bela Noel. Bahwa dia ditangkap, tinggal tunggu persidangan apa yang sesungguhnya terjadi.” Hal ini menunjukkan sikapnya yang menghargai proses hukum meskipun ada ketidakpuasan terhadap cara KPK menangani kasus tersebut.
Kritisnya Geizs Terhadap Kinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi
Geizs mengekspresikan kekecewaannya terhadap KPK, khususnya dalam memperlakukan kasus-kasus yang mereka tangani. Ia merasa bahwa KPK menggunakan insiden OTT Noel untuk memperkuat citra mereka di mata publik.
Dia juga berpendapat bahwa KPK bertindak lebih sebagai lembaga yang mencari popularitas ketimbang menyelesaikan masalah korupsi yang mendasar. Hal ini menjadi pertanyaan besar tentang komitmen KPK terhadap misi mereka yang sebenarnya.
“Mengikuti berita OTT-nya Noel dan sejumlah orang lainnya, lalu KPK memainkan berita ini seolah menjadi keberhasilan yang luar biasa dan hebat. Buat gue nol besar,” tegasnya, menunjukkan rasa frustrasi yang mendalam.
Pernyataan ini mencerminkan pandangan kritis terhadap efektivitas KPK sebagai lembaga penegak hukum. Geizs mengajak publik untuk lebih cerdas dalam menilai tindakan KPK daripada terjebak dalam narasi yang disajikan.
Keberanian Geizs dalam Menyampaikan Pandangan
Geizs terlihat berani dalam menyampaikan pandangannya yang berlawanan dengan banyak orang. Ia bukan hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpikir kritis mengenai fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.
Dengan menyebut KPK sebagai “sinetron,” ia menyoroti keprihatinan yang lebih besar tentang transparansi dan akuntabilitas. Poin ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk menjaga integritas.
Ia juga menegaskan bahwa banyak masalah yang mengganggu kinerja KPK berasal dari internal lembaga itu sendiri. Menurut Geizs, perbaikan perlu dilakukan agar KPK dapat memenuhi tugasnya dengan baik.
“Kasus Noel ini oleh KPK dijadikan sinetron dangdut untuk mendapat simpati. Padahal keberengsekan penegakan hukum ada di dalam tubuh KPK itu sendiri,” tambahnya, menggarisbawahi perlunya evaluasi dari dalam lembaga tersebut.
Harapan untuk Perbaikan di KPK dan Penegakan Hukum
Tentunya, harapan untuk perbaikan sangat penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Geizs, melalui kritiknya, bukan sekadar menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga memberi harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Dia menyebut bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dapat pulih jika ada langkah nyata menuju transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat, sebagaimana yang ia harapkan, harus berperan dalam mengawasi dan menuntut perbaikan.
Proses hukum yang adil dan tidak memihak adalah fondasi yang diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan internal, KPK memiliki kesempatan untuk meningkatkan citranya di depan publik.
Lebih jauh, ini akan menguntungkan semua pihak. Dengan memfokuskan diri pada tugas utama mereka, KPK dapat menjadi simbol perubahan positif, bukan hanya sekadar daya tarik perhatian.
