www.metrosuara.id – Dalam situasi yang memicu kontroversi, seorang pejabat di Toraja Utara terlibat dalam penjualan beras dengan harga yang lebih tinggi dari ketetapan pemerintah. Kasus ini telah menciptakan kehebohan di masyarakat sekitar, mengingat peran penting yang seharusnya dimainkan oleh pejabat untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual diketahui berasal dari gudang Bulog dan seharusnya dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, fakta bahwa kepala bidang dalam instansi tersebut terlibat langsung dalam penjualan dengan harga yang lebih mahal memicu banyak pertanyaan.
Penjualan tersebut terjadi di rumah Yofita Sampe Allo, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dan sekaligus menciptakan suasana curiga di kalangan masyarakat. Harga beras yang dijual Yofita mencapai Rp62.500 per 5 kg, sedangkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp57.500 per 5 kg.
Keheranan Masyarakat Terhadap Praktik Penjualan Beras
Warga sekitar merasa terkejut dengan penemuan ini, mengingat biasanya penjualan beras SPHP dilakukan dengan pengawasan ketat. Salah seorang warga, JLB, bahkan menyatakan rasa herannya dan mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi di lingkungan mereka.
Keterlibatan pejabat publik dalam praktik semacam ini menimbulkan kecurigaan akan adanya penyimpangan dalam proses distribusi. Proses penjualan yang seharusnya dilakukan oleh dinas pangan bersama Bulog dan aparat setempat kini telah terganggu oleh langkah yang diambil oleh Yofita.
Perjanjian antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Bulog seharusnya memastikan bahwa distribusi beras dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Namun, penjualan yang dilakukan Yofita di luar prosedur yang berlaku makin menambah masalah yang ada.
Pernyataan Resmi dari Dinas Terkait
Menanggapi laporan masyarakat, Kepala Dinas Paulus Batti mengaku terkejut dan berjanji untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia menyatakan akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dan melapor kepada atasan terkait perkembangan ini.
Paulus menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Penjualan beras yang tidak sesuai dengan ketetapan harga dapat merusak reputasi instansi dan menimbulkan kekacauan dalam pasokan pangan di wilayah tersebut.
Komitmen untuk menyelidiki kasus ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan berusaha untuk tetap transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak tahu tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi situasi ini dan untuk memastikan agar praktik-praktik serupa tidak terulang di masa depan.
Risiko dan Dampak Penjualan Beras secara Ilegal
Penjualan beras dengan harga yang lebih tinggi dapat berdampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tergantung pada harga murah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kenaikan harga barang pokok ini berpotensi memicu ketidakpuasan dan bahkan konflik di masyarakat.
Bukan hanya itu, praktik semacam ini juga bisa menciptakan ketidakadilan di antara para pelaku usaha yang mengikuti prosedur yang benar. Walaupun mungkin ada niat untuk membantu, tindakan penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menghambat stabilitas pasar.
Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi titik berat yang perlu diperhatikan. Jika masyarakat merasa bahwa pejabat pemerintah tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, mereka mungkin akan kehilangan rasa percaya pada sistem dan institusi yang ada.
Pentingnya Pelaporan dan Transparansi dalam Kebijakan Pangan
Dalam konteks ini, pelaporan dan transparansi menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pengawasan yang ketat terhadap distribusi bahan pangan seperti beras harus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, penting bagi semua pihak terkait untuk berkoordinasi dengan baik dalam setiap aspek distribusi pangan. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan tidak akan ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.
Pendidikan dan sosialisasi mengenai harga pangan dan pola distribusi yang benar harus menjadi prioritas bagi Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini akan membantu masyarakat lebih memahami proses dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan maupun penyimpangan yang merugikan.
