www.metrosuara.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Badung, Bali, baru-baru ini menuntut dua warga negara Rusia, Anastasia Koveziuk (26) dan Maksim Tokarev (32), masing-masing mendapatkan hukuman penjara satu tahun. Tuntutan ini terkait dengan tindakan mereka dalam jaringan prostitusi daring internasional yang telah mengganggu ketertiban masyarakat dan mencoreng citra Bali sebagai tujuan wisata.
Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Denpasar, kedua terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum, tepatnya dalam tindak pidana pornografi. Keduanya diakui telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak, dalam menyediakan layanan pornografi yang merugikan banyak pihak.
Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan, “Kami menuntut agar terdakwa Anastasia Koveziuk dan Maksim Tokarev dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, yang mana masa tahanan mereka akan diperhitungkan dalam hukuman.” Hal ini menunjukkan komitmen pihak kejaksaan untuk memberikan efek jera serta menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang merusak norma-norma sosial.
Keduanya dituntut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan landasan hukum tersebut, kisah mereka sebagai operator situs yang menawarkan layanan prostitusi daring semakin terang-benderang, sekaligus menambah catatan hitam bagi aktivitas ilegal di Bali.
Pada sidang tersebut, kedua terdakwa tampak mengenakan rompi merah dan tangan terborgol saat memasuki ruang sidang. Penampilan mereka dengan rompi merah tersebut menciptakan nuansa keseriusan dan menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam dakwaan, disebutkan bahwa mereka berperan sebagai pengelola situs yang menawarkan jasa prostitusi, termasuk melakukan eksploitasi terhadap seorang wanita asal Rusia lainnya.
Praktik prostitusi daring ini diduga dilakukan melalui aplikasi Telegram, di mana para pengguna bisa menjajakan jasa wanita tersebut dengan cara yang sangat praktis. Salah satu saksi dalam kasus ini, yang diketahui bernama Pamela, mulai bekerja di Bali pada akhir tahun lalu dan menjadi bagian dari jaringan tersebut. Dia pun diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi, termasuk ancaman untuk tidak tinggal di tempat lain selain yang disediakan oleh terdakwa Anastasia.
Kasus ini tidak hanya memunculkan keprihatinan terkait eksploitasi manusia, tetapi juga berdampak buruk terhadap citra pariwisata Bali yang selama ini dikenal aman dan nyaman bagi wisatawan. Praktik prostitusi daring ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat, yang berupaya menjaga kenyamanan serta keamanan wilayah mereka.
Fenomena jaringan prostitusi daring ini memang telah menjadi sorotan publik. Banyak pihak berharap agar tindakan tegas dilakukan tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga pada semua yang terlibat dalam jaringan ini. Penegakan hukum yang keras diharapkan mampu menutup ruang gerak bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan banyak pihak, baik bagi wanita yang terlibat maupun masyarakat luas.
Penting untuk menyadari bahwa perubahan akan terjadi jika semua pihak bersedia berkontribusi dalam penegakan hukum dan mendukung upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Hasil sidang ini akan menjadi langkah awal untuk memberantas praktik prostitusi ilegal dan menjalin kepercayaan para wisatawan untuk kembali menikmati keindahan Bali dengan rasa aman.
