www.metrosuara.id – Anggaran pendidikan untuk tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan yang ditargetkan mencapai Rp757,8 triliun. Peningkatan ini merupakan bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, alokasi anggaran pendidikan mengalami kenaikan yang cukup besar, mengindikasikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan. Dalam jangka waktu dari tahun 2022 hingga 2026, setiap tahunnya terdapat kenaikan yang berdasarkan data terbaru.
Pada tahun 2022, total anggaran pendidikan mencapai Rp480,3 triliun dan mengalami peningkatan menjadi Rp513,4 triliun pada tahun 2023. Lalu, pada tahun berikutnya, angka ini meningkat lagi menjadi Rp569,1 triliun, dan outlook untuk tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp690,1 triliun.
Dengan demikian, jumlah anggaran pendidikan yang telah ditetapkan mencapai Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Namun, terdapat perhatian besar dari publik terkait dengan alokasi anggaran yang cukup besar untuk program-program tertentu yang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan riil pendidikan.
Pembagian Anggaran Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis
Pada RAPBN 2026, tercatat hampir setengah dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai bobot alokasi yang didedikasikan untuk program tersebut dibandingkan dengan kebutuhan lainnya dalam sektor pendidikan.
Dari total anggaran sebesar Rp757,8 triliun, sekitar Rp335 triliun dianggarkan untuk program MBG, yang dapat mencakup hingga 82,9 juta siswa di 300 ribu sekolah di seluruh tanah air. Dapat dikatakan bahwa program ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi bagi siswa agar mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.
Di luar program Makan Bergizi Gratis, anggaran yang dialokasikan untuk siswa dan mahasiswa juga cukup signifikan, mencapai Rp401,5 triliun. Angka ini mencakup berbagai program, mulai dari Beasiswa Bidikmisi hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Untuk Bidikmisi dan KIP Kuliah, alokasi tersebut mencakup Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, serta Rp15,6 triliun bagi 21,1 juta siswa. Ini menunjukkan upaya nyata pemerintah untuk memastikan pendidikan tinggi dan akses bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang beragam.
Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan dana yang signifikan untuk kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, yaitu sebesar Rp178,7 triliun. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi para pendidik dalam menjalankan tugas mereka.
Dari total tersebut, sekitar Rp19,2 triliun dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS dengan sasaran 754.747 guru. Selain itu, TPG bagi guru ASN juga memperoleh alokasi Rp68,7 triliun yang mencakup sekitar 1,6 juta guru di seluruh negeri.
Pengalokasian dana juga menyentuh tunjangan profesi dosen dan gaji pendidikan yang mendapat perhatian khusus, dengan total mencapai Rp90,8 triliun. Langkah ini menjadi salah satu cara untuk mendorong kinerja dan motivasi para dosen dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.
Kesejahteraan tenaga pendidikan terus menjadi sorotan dalam pembangunan pendidikan nasional. Dengan alokasi yang lebih besar, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dan mahasiswa.
Dana Pembangunan dan Operasional Sekolah dan Kampus
Pemerintah juga mempersiapkan anggaran dana sebesar Rp150,1 triliun untuk pembangunan dan operasional sekolah serta kampus. Melalui alokasi dana ini, diharapkan terdapat peningkatan infrastruktur pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik.
Dana tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat dengan total Rp24,9 triliun, yang diarahkan untuk pembangunan baru di 200 lokasi. Dengan alokasi sebesar Rp20 triliun untuk pembangunan dan Rp4,9 triliun untuk operasional, diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik.
Peningkatan infrastruktur pendidikan dianggap penting tidak hanya untuk meningkatkan akses, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat secara signifikan.
Investasi dalam pembangunan dan operasional sekolah serta perguruan tinggi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan di Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Dengan alokasi yang cukup besar, diharapkan visi pendidikan yang lebih baik dapat terwujud secepatnya.
